Pengertian Pendapatan Nasional Adalah : Contoh, Konsep, Cara Menghitung, dan Manfaatnya

Pendapatan Nasional - Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat sebagai konsumen (RTK: Rumah Tangga Konsumen) dan masyarakat sebagai produsen (RTP: Rumah Tangga Produsen). RTK merupakan kelompok masyarakat yang memakai (mengonsumsi) barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya., Sementara itu, RTP merupakan kelompok masyarakat yang melaksanakan produksi dan menghasilkan produk (barang/jasa) yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen.

Jika seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat produsen itu dijumlahkan, maka akan diperoleh jumlah produk masyarakat, dan jika masyarakat itu meliputi satu negara, maka akan diperoleh jumlah produk nasional (national product).

Pengertian Pendapatan Nasional 

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan olen masyarakat suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Pendapatan nasional juga disebut juga sebagai produk nasional. Untuk menjumlahkan produk yang dihasilkan masyarakat tersebut ternyata tidak mudah, karena produk masyarakat itu terdiri dari ribuan macam yang satuannya pun dapat berbeda-beda.

Misalnya: beras satuannya ton, ternak satuannya ekor, minyak satuannya liter/barel, tekstil satuannya yard/meter, jasa satuannya..?, dan masih banyak jenis barang yang satuannya berbeda-beda. Dengan satuan produk yang berbeda-beda jelas tidak dapat dijumlahkan begitu saja. Untuk menjumlahkannya harus digunakan satuan yang sama, yaitu satuan uang (Rp, US$, atau yang lain).

Oleh karena itu, setiap macam produk dinilai/diukur dengan harga pasar yang berlaku, sehingga diperoleh nilai produk dalam satuan uang. Jadi jumlah produk nasional dapat diperoleh dari mengalikan jumlah masing-masing jenis produk dengan harga pasar yang berlaku, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian dari jenis produk yang dihasilkan.

Dalam kaitannya dengan penjumlahan produk nasional, lapangan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha, yaitu
  1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 
  2. Pertambangan dan Penggalian 
  3. Industri Pengolahan 
  4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 
  5. Bangunan 
  6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
  7. Pengangkutan dan Komunikasi 
  8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
  9. Sektor Jasa-jasa.

Kesembilan lapangan usaha seperti tersebut di atas masing-masing masih dirinci lagi dalam beberapa sub lapangan usaha. Selanjutnya nilai produk yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha di atas dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah produk secara nasional.

Seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang merupakan produk nasional pada akhirnya didistribusikan kembali kepada masyarakat sebagai imbalan atas partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan produksi yang menghasilkan produk tersebut. Masyarakat yang menerima distribusi produk ini dapat dikelompokkan menjadi empat sektor, yaitu
  1. Sektor Rumah Tangga Konsumsi, 
  2. Sektor Pemerintah, 
  3. Sektor Rumah Tangga Perusahaan sendiri, 
  4. Sektor Luar Negeri. 

Imbalan yang diterima masyarakat dari distribusi produk yang dihasilkannya tersebut pada dasarnya merupakan pendapatan masyarakat. Apabila masyarakat ini menyangkut seluruh wilayah satu negara (nasional), maka pendapatan masyarakat itu dikenal sebagai pendapatan nasional.

Selanjutnya pendapatan nasional dapat diartikan sebagai "seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu satu tahun". Jumlah pendapatan nasional ini pada dasarnya sama dengan jumlah produk nasional, karena pendapatan nasional ini memang bersumber dari produk nasional.

Cara Menghitung Pendapatan Nasional

Menghitung Pendapatan Nasional

Pada dasarnya penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan atau metode. Pertama, kita dapat menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh masyarakat.

Dengan cara ini berarti kita menggunakan pendekatan produksi. Dengan pendekatan ini, nilai produk yang diperhitungkan hanyalah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh tiap-tiap unit produksi. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut pendekatan nilai tambah (value added approach).

Nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu barang atau gabungan beberapa jenis barang karena pengolahan (produksi) lebih lanjut. Jadi nilai tambah merupakan nilai akhir produk dikurangi dengan nilai barang dan jasa perantara yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Dengan demikian, pada dasarnya produk nasional merupakan "penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh 9 lapangan usaha di atas dalam waktu satu tahun". Untuk memperjelas pemahaman tentang nilai tambah dapat dilihat contoh berikut.

Contoh Pendapatan Nasional

Misalnya:

Serentetan produksi oleh perusahaan terdiri atas Perusahaan Perkebunan Kapas, Perusahaan Tekstil, dan Perusahaan Konveksi. Perusahaan Perkebunan Kapas menghasilkan kapas senilai Rp500.000.000,00 dengan barang dan jasa perantara senilai Rp100.000.000,00. 
Selanjutnya kapas itu diolah bersama dengan barang dan jasa perantara lain senilai Rp400.000.000,00 oleh Perusahaan Tekstil hingga menghasilkan tekstil senilai Rp1.500.000.000,00. Kemudian tekstil itu diolah bersama dengan barang dan jasa perantara lain senilai Rp600.000.000,00 oleh Perusahaan Konveksi hingga menghasilkan pakaian jadi senilai Rp3.000.000.000,00. Jadi nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga perusahaan tersebut adalah: 
Nilai tambah dari perkebunan kapas: Rp400.000.000,00 Nilai tambah dari perusahaan tekstil: Rp600.000.000,00 Nilai tambah dari perusahaan konveksi: Rp900.000.000,00 Jumlah nilai tambah: Rp1.900.000.000,00 Dengan demikian, untuk menjumlahkan pendapatan nasional, yang diperhitungkan bukan nilai akhir produk yang dihasilkan oleh tiap-tiap sektor produksi atau perusahaan, tetapi cukup nilai-tambahnya saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda (double accounting).

Kedua, kita dapat menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (imbalan/balas jasa atas penyerahan faktor produksi dalam proses produksi) yang diterima oleh masyarakat.

Dengan cara ini berarti kita menggunakan pendekatan pendapatan (income approach). Balas jasa faktor produksi itu dapat berupa sewa tanah/sumber alam, upah tenaga kerja, bunga/jasa modal, dan laba wirausahawan. Oleh karena itu, pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai berikut.

Y = R+ W + I +P 

Keterangan:
Y = National Income (pendapatan nasional)
R = Rent (sewa)
W = Wage (upah)
I = Interest Rate (bunga)
P = Profit (laba)

Ketiga, kita dapat menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran (belanja) masyarakat, baik untuk konsumsi, tabungan maupun investasi. Dengan cara ini berarti kita menggunakan pendekatan pengeluaran (expenditure approach). Pendekatan yang ketiga ini berasumsi bahwa seluruh pendapatan masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluarannya yang berupa pengeluaran konsumsi, tabungan, dan investasi.

Seperti dijelaskan di muka, bahwa masyarakat yang menerima distribusi pendapatan terdiri atas empat sektor (RTK, RTP Pemerintah, dan Masyarakat luar negeri). Oleh karena itu pengeluaran masyarakat pun dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
  • Pengeluaran RTK disebut Konsumsi C, 
  • Pengeluaran RTP disebut Investasi > I, 
  • Pengeluaran Pemerintah disebut Government Expenditures G, 
  • Pengeluaran Masyarakat Luar Negeri, yang dalam hal ini dihitung dari selisih antara nilai ekspor (X) dan impor (M). -> (X-M). 

Dengan demikian jumlah pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai:

Y = C+I+ G+ (X-M)

Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional

Perlu kita ketahui bahwa perhitungan pendapatan nasional mempunyai beberapa manfaat bagi perekonomian suatu negara. Manfaat itu antara lain berikut ini.
  1. Untuk mengetahui struktur/susunan perekonomian suatu negara, apakah bersifat agraris, industri, perdagangan, atau yang lain. . 
  2. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, tetap, atau justru kemunduran. 
  3. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. 
  4. Untuk membandingkan perekonomian antarnegara. 
  5. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Konsep Pendapatan Nasional

Konsep Pendapatan Nasional

Apakah produk atau pendapatan nasional yang dihasilkan oleh masyarakat itu seluruhnya akan diterima masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan itu di sini dikemukakan enam konsep pendapatan, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto  (PDB) adalah jumlah seluruh produk (barang/jasa) yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri tersebut, dalam waktu tertentu (1 tahun).

2. Produk Nasional Bruto

Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk masyarakat negara itu yang ada di luar negeri, tetapi tidak termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri. GNP diperhitungkan dalam waktu tertentu (1 tahun).

3. Produk Nasional Neto

Nett National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN) merupakan GNP dikurangi dengan nilai penyusutan barang barang modal. Perlu kita ketahui bahwa untuk menghasilkan produk diperlukan alat-alat (barang modal), dan alat-alat ini akan mengalami penyusutan nilai setelah digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. NNP pada dasarnya = NI (National Income).

4. Pendapatan Nasional Neto

Nett National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Neto (PNN) merupakan NNP atau NI dikurangi dengan pajak tidak langsung (misalnya pajak penjualan). NNP yang dihasilkan oleh masyarakat tidak semuanya diterima oleh masyarakat, tetapi ada sebagian yang diserahkan kepada pemerintah berupa pajak tidak langsung tersebut.

5. Pendapatan Perseorangan

Personal Income (PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP) adalah pandapatan yang secara formal diterima oleh perseorangan atau rumah tangga. Besarnya PI sama dengan NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan dan laba yang tidak dibagikan, kemudian ditambah dengan transfer payment dari pemerintah.

6. Pendapatan Siap-Pakai

Disposible Income (DI) atau Pendapatan Siap-Pakai (PSP) merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat (perseorangan atau rumah tangga) dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya sama dengan Pl dikurangi dengan pajak langsung (pajak penghasilan, dan pajak rumah tangga) yang harus dibayar oleh perseorangan atau rumah tangga tersebut.

Di samping keenam konsep pendapatan di atas, perlu juga kita ketahui tentang konsep "Pendapatan Perkapita" (Income Percapita) Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata perorang pertahun dalam suatu negara. Pendapatan perkapita dapat diketahuí dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara yang bersangkutan.

Besarnya pendapatan perkapita ini menjadi ukuran tingkat kemakmuran masyarakat di negara yang bersangkutan. Makin tinggi pendapatan perkapitanya berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya, atau sebaliknya.

Pendapatan perkapita Indonesia pada saat ini (tahun 2015) sudah cukup lumayan yaitu sebesar Rp45,2 juta atau US$ 3.371,1. per tahun namun pemerataannya masih cukup memprihatinkan. Di samping orang-orang kaya yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan serba mewah masih terdapat banyak orang miskin yang memenuhi kebutuhan pokoknya saja belum memadai.

Oleh karena itu, usaha pemerataan pendapatan nasional perlu mendapatkan prioritas utama dalam kebijaksanaan perekonomian Indonesia. Usaha ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan 'delapan jalur pemerataan pada era Orde Baru, dan pada era Reformasi ini dilakukan dengan peningkatan peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian.

Usaha Meningkatkan Pendapatan Nasional

Di samping pemerataannya, yang terpenting bagi pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan pendapatan perkapita seoptimal mungkin. Ada dua hal pokok yang menentukan besarnya pendapatan perkapita, yaitu besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan pendapatan nasional dan menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Adapun usaha untuk meningkatkan pendapatan nasional antara lain ditempuh dengan cara berikut.
  1. Mengadakan perluasan produksi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. 
  2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja serta disiplin dan semangat kerja agar dicapai produktivitas kerja yang maksimal. 
  3. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi industri. 
  4. Memanfaatkan sumber alam yang ada dengan seefisien dan seefektif mungkin. 

Sementara itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk antara lain dengan menggunakan program Keluarga Berencana (KB).

Distribusi Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional yang dihasilkan oleh masyarakat selanjutnya akan didistribusikan kepada para pemilik faktor produksi yang telah menyerahkan faktor produksinya kepada RTR pemerintah maupun luar negeri. Para pemilik faktor produksi itu dikelompokkan menjadi empat.
  1. Para pemilik tanah (sumber alam) yang memperoleh bagian pendapatan nasional berupa sewa tanah. Besarnya sewa tanah ini dipengaruhi oleh keadaan tanah yang menyangkut kesuburan dan letak tanah tersebut.
  2. Para pemilik tenaga kerja yang memperoleh bagian berupa upah/ gaji. Besarnya upah/gaji ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berikut ini. Banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses  a. produksi. Pendidikan, keahlian dan keterampilan pemilik tenaga kerja, b. dalam kaitannya dengan prestasi kerja. c. Tinggi rendahnya biaya hidup di negara yang bersangkutan. d. Adanya peraturan/undang-undang perburuhan. 
  3. Para pemilik modal yang memperoleh bagian berupa bunga modal. Besarnya bunga modal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. a. Tersedianya jumlah modal. b. Suku bunga bank yang ditetapkan oleh pemerintah.  
  4. Para wiraswastawan (pemilik keahlian keusahawanan) yang memperoleh bagian berupa laba. Besarrnya laba ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan wiraswastawan sebagai pengusaha dalam mengombinasikan berbagai faktor produksi. 

Di samping didistribusikan kepada keempat kelompok masyarakat di atas, pendapatan nasional juga didistribusikan kepada pemerintah dan perusahaan (RTP). Bagian yang diserahkan kepada pemerintah berupa penerimaan pemerintah, sedangkan bagian yang diserahkan kepada perusahaan berupa laba yang tidak dibagikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian pendapatan nasional, bahwa distribusi tersebut adil dan merata.

Adil berarti sesuai dengan prestasi masing-masing pemilik faktor produksi, sedangkan merata berarti tidak terlalu jauh beda jumlah yang diterima kelompok masyarakat bawah dan kelompok masyarakat atas. Perbedaan penerimaan pendapatan yang terlalu jauh berbeda akan menimbulkan "gap" (jurang pemisah) yang lebar antara kelompok masyarakat bawah dan atas. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial, yang pada akhirnya akan cenderung mengganggu stabilitas nasional.

Komponen Pendapatan Nasional

Komponen Pendapatan Nasional

Pada dasarnya komponen pendapatan nasional merupakan unsur-unsur yang memengaruhi/menentukan naik-turunnya jumlah pendapatan nasional. Apabila nilai komponen-komponen pendapatan nasional itu naik, maka jumlah pendapatan nasional juga akan naik, dan sebaliknya. letapi apabila sebagian komponen naik dan sebagian lagi turun, maka pengaruhnya terhadap pendapatan nasional tergantung dari perimbangan naik turunnya masing-masing komponen tersebut.

Dilihat dari pemakaiannya, produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat.
  1. Produk yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. 
  2. Produk yang dibeli oleh rumah tangga produsen (perusahaan). 
  3. Produk yang dibeli oleh pemerintah. 
  4. Produk yang dibeli oleh luar negeri (diekspor). 

Pengeluaran rumah tangga konsumen untuk membeli produk (barang konsumsi) disebut pengeluaran konsumsi yang disingkat C. Pengeluaran perusahaan untuk membeli produk (barang-barang modal) disebut pengeluaran investasi yang disingkat I. Pengeluaran pemerintah untuk membeli produk (barang-barang konsumsi dan modal) disebut pengeluaran pemerintah (Government Expenditures) yang disingkat G.

Sementara itu, pengeluaran olen masyarakat luar negeri untuk produk kita merupakan variabel ekspor yang disingkat X. Dalam kaitannya dengan penghitungan pendapatan nasional yang diperhitungkan hanyalah ekspor neto (ekspor-lmpor) dan disingkat (X-M). Pengeluaran- pengeluaran dari keempat sektor perekonomian itulah yang merupakan komponen pendapatan nasional. Hubungan pendapatan nasional dengan keempat komponen itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

Y = C+I + G+ (X-M)

Keterangan:
Y = Pendapatan nasional
C = Konsumsi
I  = Investasi
G = Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah)
X = Ekspor
M = Impor

Selanjutnya marilah kita bahas masing-masing komponen pendapatan nasional tersebut.

1. Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran Konsumsi (private consumption expenditure) meliputi semua pengeluaran rumah tangga, perseorangan serta lembaga- lembaga non perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Besarnya komponen C ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
  • Jumlah pendapatan yang tersedia untuk berbelanja. 
  • Harga barang dan jasa yang bersangkutan. 
  • Intensitas kebutuhan terhadap barang/jasa. 
  • Faktor subjektif, seperti kesombongan, social prestige (harga diri), dan demonstration effect. 

2 Pengeluaran Investasi

Pengeluaran Investasi ( I ) merupakan seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya termasional persediaan perusahaan dalam rangka kegiatan produksi. Besarnya komponen investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
  • Jumlah tabungan (saving) masyarakat yang tersedia untuk investasi, di samping pinjaman dari luar negeri. 
  • Tingkat bunga bank yang berlaku. 
  • Efisiensi batas penggunaan modal, yang hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. 1) Harapan-harapan memperoleh laba di masa yang akan datang. 2) Harga modal yang ditawarkan.  

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (G) meliputi pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, serta untuk membeli barang-barang modal. Besarnya komponen modal G ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
  • Keluasan dsan kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
  • Banyaknya barang dan jasa yang diperlukan untuk penye- lenggaraan pemerintahan. 
  • Harga barang dan jasa tersebut. 

4. Komponen Luar negeri (Ekspor-Impor) 

Komponen Ekspor (X) meliputi penjualan barang dan jasa kita ke luar negeri. Dalam kaitannya dengan penghitungan pendapatan nasional, komponen ekspor yang diperhitungkan hanyalah ekspor netto, yaitu ekspor - impor. Besarnya komponen ekspor neto (X- M) ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut.
  • Mutu dan harga komoditi ekspor kita di luar negeri atau di pasar internasional. 
  • Usaha promosi komoditi ekspor kita terhadap luar negeri.
  • Selera masyarakat luar negeri terhadap komoditi ekspor kita. 
  • Prosedur dan fasilitas ekspor yang disediakan oleh pemerintah. 

Di samping faktor-faktor di atas, besarnya nilai impor kita terhadap luar negeri juga akan menentukan besarnya komponen ekspor neto.

Demikian ulasan artikel kami terkait dengan pendapatan nasional yang kami lansir dari buku bacaan favorit saya "Sugiharsono & Wahyuni D. 2019. Dasar - Dasar Ekonomi . Depok : Rajawali Pers." . Semoga bermanfaat untuk pemahaman dan penyelasaian tugas tentang pendapatan nasional. Kamu bisa memberi koreksi, bertanya, dan berdiskusi melalui komentar di bawah ini.



Mas Malik
Mas Malik Seorang Ayah, Blogger, Guru, dan Juga Temen yang asyik untuk diajakin ngopi

Posting Komentar untuk "Pengertian Pendapatan Nasional Adalah : Contoh, Konsep, Cara Menghitung, dan Manfaatnya"